16 Warga Bendan Belum Sepakat Harga

pekalonga: Menjelang berakhirnya proses pembebasan tanah warga untuk pembangunan rel ganda lintas Pekalongan-Semarang, sampai saat ini masih menyisakan 16 warga Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat. Mereka belum sepakat harga pembebasan tanah yang ditawarkan Satker Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Tegal-Pekalongan-Semarang, Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Satker mengajukan penawaran Rp 2 juta/m2. Lurah Bendan, Sayoko menjelaskan, dari 23 bidang tanah yang akan terkena proyek pembangunan rel ganda Pekalongan-Semarang, enam bidang tanah telah dibebaskan. Enam warga pemilik tanah telah menerima uang pembebasan tanah untuk rel ganda dari Satker Pembangunan Rel Ganda Tegal-Pekalongan-Semarang pada Rabu (15/8).

Dan, jumlah warga yang menyepakati harga pembebasan tanah bertambah lagi. Yang menyusul adalah Suparti, warga RT 03 RW 04 telah menandatangani kesepakatan harga pembebasan tanah pada 23 Agustus lalu. ‘’Beberapa waktu lalu, ada tambahan satu warga yang menandatangani kesepakatan harga pembebasan tanah,’’ jelasnya, Rabu (29/8).

Menurut dia, warga tersebut baru bisa menandatangani kesepakatan harga tanah karena menunggu persetujuan anaknya yang ada di Palembang. ‘’Dengan demikian, tinggal 16 warga yang belum menandatangani kesepakatan harga pembebasan tanah untuk rel ganda,’’ sambungnya.

Namun, Sayoko tidak bisa memastikan kapan dana pembebasan tanah bagi warga tersebut bisa cair. Kepastian pencairan dana pembebasan tanah itu, kata dia, menunggu Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pekalongan.

Konsinyasi

Sementara itu, Aris Kurniawan, salah seorang warga Bendan yang belum sepakat mengatakan, dirinya siap menempuh jalur konsinyasi jika memang sudah tidak ada musyawarah negosiasi harga lagi. ‘’Kami siap konsinyasi kalau memang tidak ada musyawarah lagi,’’ terangnya.

Sebelumnya, Ketua P2T Kota Pekalongan Dwi Arie Putranto mengatakan, pihaknya akan mengundang lagi warga yang belum menyepakati harga pembebasan tanah dalam kurun waktu yang masih tersisa. Jika memang nantinya sudah tidak ada kesepakatan, lanjut dia, bisa ditempuh cara lain.

Warga bisa mengajukan keberatan atas penawaran harga yang ditetapkan Satker itu ke Wali Kota Pekalaongan